Jakarta, Tapanuli.online – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatatkan capaian serapan anggaran sebesar 33,75 persen pada triwulan I tahun 2025. Dari pagu efektif senilai Rp4,44 triliun, telah terserap sebesar Rp1,49 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).
“Capaian serapan anggaran mencapai 33,75 persen. Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), telah mencapai Rp0,88 triliun atau sekitar 27,40 persen,” ujar Nusron.
Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa legalisasi hak atas tanah masih menjadi prioritas utama kementerian. Hingga minggu kedua April 2025, telah terdaftar 121,64 juta bidang tanah atau 94,4 persen dari target 126 juta bidang. Selain itu, sebanyak 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 bidang rumah ibadah telah bersertifikat.
Dalam rapat tersebut, Nusron juga menyoroti pelaksanaan program strategis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) yang digelar bersama Bank Dunia. Program ini bertujuan memperkuat penataan ruang berbasis iklim dan keamanan hak milik tanah. Kegiatan ini akan berlangsung selama lima tahun dengan pembiayaan sebesar 653 juta USD.
“ILASP mencakup penyusunan RDTR nasional, penguatan hak tanah, hingga pengukuran batas wilayah hutan, transmigrasi, dan APL agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian ATR/BPN. Ia menyatakan, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan strategis, termasuk pengelolaan SHGB di atas laut yang sempat menjadi sorotan publik.
Rifqinizamy juga menyinggung penegakan hukum atas lahan perkebunan kelapa sawit tanpa HGU. “Terdapat sekitar 194 badan hukum yang belum memiliki HGU, dan ini menjadi perhatian penting Komisi II,” tambahnya.
Turut hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan beserta jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
(Kontributor: Agung)
