MEDAN, Tapanuli – Kegiatan reses Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, S.H., di Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, berubah menjadi forum curhat massal warga. Dalam Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 Tahun Anggaran 2026 yang digelar di halaman SD HKBP Teladan, Jalan Sempurna No 30 dan halaman Gereja HKBP Teladan Medan, Jalan Sederhana No 11, berbagai persoalan klasik pelayanan publik kembali mencuat ke permukaan.
Isu bantuan sosial menjadi sorotan paling tajam. Seorang warga, br Sinaga, mengaku telah memiliki rekening Program Keluarga Harapan (PKH) kategori lansia sejak 2017. Namun hingga kini, rekening tersebut disebutnya tak pernah terisi dana.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang mempertanyakan mekanisme pendataan penerima bantuan. Ada warga yang mengaku tak lagi satu Kartu Keluarga dengan orang tua pensiunan PNS, namun tetap tidak terdata sebagai penerima PKH. Di sisi lain, muncul dugaan adanya keluarga aparat lingkungan yang justru tercatat sebagai penerima bantuan.
Menanggapi hal itu, Dodi menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan bansos. Ia menilai bantuan sosial harus benar-benar menyasar warga yang layak dan membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan atau faktor nonteknis lainnya.
Selain persoalan bansos, tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi beban berat bagi warga. Salah seorang warga mengeluhkan lonjakan tagihan PBB yang tidak sebanding dengan kondisi ekonomi keluarga, dengan penghasilan orang tua yang hanya sekitar Rp1,1 juta per bulan.
Tak kalah krusial, krisis air bersih dari Perumda Tirtanadi disebut telah berlangsung hampir dua tahun. Warga mengaku aliran air kerap mati total pada siang hari. Laporan yang sudah disampaikan beberapa kali, menurut mereka, belum membuahkan solusi nyata.
Persoalan infrastruktur lingkungan turut disampaikan, termasuk kondisi sungai yang mulai mengikis dinding perumahan warga di kawasan Puri Indah Air Bersih Ujung. Warga khawatir, jika dibiarkan, abrasi tersebut bisa memicu longsor dan membahayakan keselamatan penghuni rumah.
Menanggapi beragam aspirasi tersebut, Dodi berjanji akan menindaklanjutinya melalui rapat paripurna serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait, mulai dari Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, hingga Perumda Tirtanadi dan Dinas SDABMBK.
Ia menekankan bahwa persoalan kebutuhan dasar seperti air bersih dan bantuan sosial tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut langsung kesejahteraan masyarakat.
Reses tersebut turut dihadiri Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, serta perwakilan sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan. (Agung)
