MEDAN – Ketua DPRD Medan Hasyim SE menyebut tetap peduli dan memperjuangkan alokasi anggaran di APBD Pemko Medan 2024 untuk bantuan pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin melalui program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB). Namun, bagi warga yang ekonomi mapan diharapkan agar masuk di BPJS Mandiri untuk tidak terlalu membebani APBD Kota Medan.
“Bagi warga miskin dapat menggunakan BPJS gratis yakni program UHC JKMB. Sedangkan warga yang ekonomi bagus supaya masuk kepesertaan BPJS Mandiri saja,” pinta Hasyim SE.
Hal itu disampaikan Hasyim SE (PDI Perjuangan) saat menggelar sosialisasi Perda (Sosper) ke X Tahun 2023 produk hukum Pemko Medan Perda No 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Jl Bengkalis 2 No 1 A Kelurahan Gang Buntu Kecamatan Medan Timur, Sabtu (28/10/2023) sore.
Dikatakan Hasyim, bagi warga miskin tidak perlu kuatir berobat karena biaya ditanggung APBD Pemko Medan lewat program UHC JKMB. Program tersebut cukup menunjukkan KTP/KK untuk berobat gratis ke Rumah Sakit (RS) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan, bagi warga yang kaya disarankan untuk menggunakan BPJS Mandiri.
“Kalau semua menggunakan UHC, beban yang dipikul APBD Pemko Medan sangat memberatkan. Anggaran tersedot dan berdampak mengganggu program lain. Maka kita berharap ada subsidi silang, yang kaya bantu miskin,” kata Hasyim.
Ditambahkan Hasyim, untuk Tahun 2023 ini saja, Pemko Medan mengalokasi anggaran di APBD Pemko Medan untuk program UHC JKMB sekitar Rp 200 Miliar. Tentu kata Hasyim, anggaran itu pasti mencukupi bahkan dikurangi kalau saja orang kaya tidak ikut menggunakan program berobat gratis.
Diakhir sambutannya, Hasyim berpesan kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan diawali menjaga kebersihan lingkungan. “Tetap jaga pola makan, olahraga yang rutin dan istirahat yang cukup,” ujarnya. (Mir)