Tapanuli.Online – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyampaikan tujuh catatan penting terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2024, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, Selasa (10/6/2025).
Juru bicara FPKS, Zulham Efendi, S.Pd.I., MI, menyoroti lonjakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp105,25 miliar. “Kami mempertanyakan mengapa SiLPA 2024 jauh lebih besar dibandingkan 2023 yang hanya Rp68,68 miliar. Apa kendalanya, dan bagaimana proyeksi ke depannya?” ujarnya.
Catatan kedua terkait belanja tak terduga yang naik drastis dari Rp116 juta pada 2023 menjadi Rp5,32 miliar pada 2024. FPKS mempertanyakan dasar dan rincian penggunaan anggaran tersebut.
Selanjutnya, Zulham mengapresiasi capaian pajak restoran tahun 2024 sebesar Rp111,84 miliar karena melampaui target. Namun, ia mempertanyakan penurunan signifikan dibandingkan realisasi 2023 yang mencapai Rp357,47 miliar. “Apa tantangan yang dihadapi? Dan berapa jumlah restoran yang terdaftar sebagai wajib pajak?” tanyanya.
Catatan keempat menyentuh rendahnya realisasi retribusi persampahan, yang hanya mencapai Rp25,16 miliar dari target Rp48,92 miliar. FPKS menyoroti potensi kebocoran pendapatan akibat dugaan penyimpangan oleh oknum di kecamatan.
Pada sektor parkir tepi jalan, Zulham menyebut pendapatan tahun 2024 hanya Rp19,11 miliar, turun dari Rp24,88 miliar pada 2023. Ia mempertanyakan efektivitas sistem parkir berlangganan dan e-parking.
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menurun tajam dari Rp79,74 miliar (2023) menjadi Rp27,21 miliar (2024). Zulham meminta strategi pemulihan agar pelayanan publik tetap optimal.
Catatan terakhir menyangkut turunnya realisasi anggaran infrastruktur menjadi Rp423,16 miliar dari Rp683,51 miliar pada 2023. FPKS meminta penjelasan rinci atas hambatan yang terjadi.
“FPKS juga menanyakan langkah konkret Pemko Medan dalam mendorong kinerja PUD agar mampu memberi kontribusi nyata terhadap PAD,” pungkas Zulham.
