SAMOSIR – Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Utara, dalam kegiatan yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (19/6/2025).
Penandatanganan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kabupaten Samosir dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG)—salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh para kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dan menandai sinergi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Melalui sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, kami berharap program ini mampu menurunkan angka stunting, memperkuat ketahanan pangan, serta mencetak generasi Samosir yang unggul, cerdas, dan produktif,” ujar Bupati Vandiko.
Dorongan Gubernur Sumut untuk Percepatan Pendirian SPPG
Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya percepatan pengadaan lahan untuk pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai infrastruktur utama pelaksanaan program MBG di daerah.
“Kita mendorong seluruh kabupaten/kota di Sumut agar segera menyiapkan lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi untuk pembangunan SPPG. Dari target 1.762 SPPG di Sumut, baru 65 yang beroperasi,” jelas Bobby.
Menurut Bobby, saat ini 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut tengah mengupayakan pengadaan lahan tersebut. Ia menargetkan percepatan pembangunan agar seluruh SPPG dapat berfungsi maksimal pada tahun mendatang.
Dari total 1.762 target, terdapat 455 usulan pembangunan baru, dengan jumlah yang bervariasi di setiap daerah.
Komitmen Pemerintah Pusat dan Potensi Ekonomi Daerah
Gubernur Bobby menyampaikan apresiasinya kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah menyiapkan alokasi anggaran signifikan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
Dari perhitungan BGN, belanja program MBG diperkirakan mencapai Rp7 miliar hingga Rp10 miliar per tahun per kabupaten/kota, sehingga total nilai program di Sumut bisa mencapai Rp17,6 triliun.
“Program utama Presiden dan Wakil Presiden ini bukan hanya bermanfaat bagi anak-anak, tetapi juga akan memberikan dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat,” kata Bobby.
Kepala BGN Dadan Hindayana menambahkan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak di Indonesia. Ia optimistis target pendirian 1.762 unit SPPG dapat tercapai hingga akhir tahun 2026.
“Kami percaya seluruh pemerintah daerah mampu memenuhi target tersebut dengan dukungan lintas sektor yang kuat,” ujar Dadan.
Peluang bagi Pedagang Lokal
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa pelaksanaan program MBG juga membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk terlibat dalam rantai pasok bahan pangan.
Menurutnya, ada dua jenis mitra yang dilibatkan, yakni penyelenggara SPPG dan pemasok bahan baku.
“Skema ini memungkinkan partisipasi pedagang kecil agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal,” tuturnya.
Dengan adanya kerja sama ini, Pemkab Samosir menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah teknis di lapangan, termasuk penyiapan lahan dan perencanaan pembangunan fasilitas gizi terpadu bagi masyarakat.
