Medan – Siswa penerima KIP merupakan warga prasejahtera dan laporan data siswa itu diambil dari SD asal. Penerima PKH adalah siswa miskin dan bantuan itu datangnya dari pemerintah.
“Apabila masyarakat miskin yang tidak tertampung di KIP, bisa mendaftar ke program Pemko Medan yang bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM). Penerimanya mendapatkan Rp.750 ribu per tahun,” sebut perwakilan Dinas Pendidikan Medan Ardin Sibarani yang juga merupakan Wakil Kepsek SMPN 23, Sabtu (20/5/2023) saat menghadiri Reses Masa Sidang II Tahun ke IV TA 2023 yang digelar Anggota DPRD Medan, David Roni G Sinaga SE di Jalan Jermal XI Gang Subur 8.
Dalam reses itu, Anggota DPRD Medan itu menampung aspirasi warga Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai. Kegiatan itu dihadiri Dicy Ryandhani Siregar (perwakilan Dinsos), Lezaro Waruwu (SDAMBK) dan Ardin Sibarani (Disdik).
Dalam sesi tanya jawab, Novi Andriani warga Gang Subur 8 mengeluhkan pengurusan KIP untuk anaknya yang masih sekolah, juga penyaluran PKH yang dinilai lambat dan tidak tepat sasaran. “Saya berharap Bansos tersebut tepat sasaran,” pintanya.
Sedangkan Lestari warga Jermal XII, juga meminta agar anaknya yang paling bungsu dimasukkan ke dalam BPJS Kesehatan. “Di Kartu Keluarga kami, nama anak saya itu yang belum terdaftar,” terangnya.
Menanggapi keluhan warga, dewan yang duduk di Komisi IV itu menjelaskan, untuk warga yang mendapatkan Bansos harus terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yang menentukan alokasi dana dan masyarakat yang berhak menerima bantuan itu, nanti dari Kementerian Sosial yang mengeluarkan datanya.
“Di DTKS itu memang belum semua tercover untuk mendapatkan Bansos. Hal itu terkait alokasi dana yang diberikan kementerian untuk Kota Medan,” ucapnya.
Sebelumnya perwakilan Dinas Sosial kembali menegaskan, warga yang berhak menerima bantuan dari pemerintah merupakan warga yang terdaftar di DTKS. “Prosesnya sangat panjang, namun bagi masyarakat yang tidak tercover di kelurahan, masyarakat silahkan mendaftar melalui HP Android,” imbuhnya.
Untuk penerima bantuan sosial, lanjutnya lagi, pihak Dinsos menerima data dari Keplking. “Kami juga menyampaikan, agar pihak kelurahan menampung permohonan masyarakat yang ingin masuk ke DTKS,” sebutnya. (Mir)