MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan, Drs Wong Chun Sen, M.Pd.B mengatakan, semua orang berhak untuk layak hidup sejahtera. Namun demikian, kerja keras dan kreativitas dibutuhkan untuk mewujudkan impian tersebut.
“Semua warga, khususnya masyarakat Kota Medan, berhak dan layak untuk sejahtera,” ujar Wong saat Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan, Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, di Jalan Tirtosari, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (15/9/2024).
Dihadiri ratusan warga Kecamatan Medan Tembung, Wong menyampaikan, Pemko Medan sudah mengalokasikan angggaran sebesar 10 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan untuk Penanggulangan Kemiskinan.
“10 persen loh Pemko Medan, alokasikan anggarannya,” kata Wong.
Persoalan penanggulangan kemiskinan, tambah Wong, bukan hanya tanggungjawab Pemko Medan, namun provinsi dan pemerintah pusat.
Alhasil, masih kata Wong, pemerintah provinsi, dan pusat juga telah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, melalui Bantuan Sosial (Bansos).
Selain Bansos, tutur Wong, ada program Pemko yang dinilai mampu menanggulangi kemiskinan, seperti UMKM, bantuan lunak dari kelurahan maupun kecamatan.
” Intinya, selain bantuan dan program pemerintah, kreativitas warga menjadi faktor utama menaikkan taraf hidup maupun status sosial masyarakat,” tegas Wong, politisi PDIP asal Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Wong berharap, persoalan kemiskinan di Indonesia, dapat teratasi, khususnya di Kota Medan.
Namun, Wong mengakui, penanggulangan kemiskinan bukan hal yang mudah, dan butuh kerjasama semua pihak.
Ia juga menyayangkan, kerap mendapati oknum yang mengambil bantuan sosial, meskipun terindikasi kategori mampu secara finansial.
“Ada oknum warga yang ambil bansos, tapi memakai perhiasan,” ucap Wong dengan nada miris, terkait oknum warga tega ambil bansos meskipun dinilai mampu.
Pada kesempatan itu, Wong juga menyinggung jumlah angka kemiskinan yang tidak terdata di wilayah Medan Tembung, kepada pihak Kecamatan yang hadir.
Dirinya berharap, akurasi data terkait angka kemiskinan di wilayah Kecamatan Medan Tembung diperlukan, agar upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah terukur.
“Harusnya, data itu ada, agar alokasi penanggulangan kemiskinan itu tepat sasaran,” pungkasnya.
Turut hadir, perwakilan Camat Medan Tembung, perwakilan Lurah Bantan, pengurus PAC PDIP, ormas Pendawa, dan warga sekitar.(amr)