Tapanuli.news, Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengungkapkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memantau langsung perkembangan kejadian yang menimpa tim bulu tangkis Indonesia pada ajang All England Open 2021 yang digelar di Birmingham, Inggris.
“Ini dimonitor langsung oleh Bapak Presiden. Tentu kami menyampaikan informasi, juga Ibu Menlu, juga stakeholder lainnya [melaporkan kepada Presiden],” ujar Menpora dalam keterangan persnya, Jumat (19/3/2021).
Sebagaimana diketahui, panitia penyelenggara memaksa tim bulu tangkis Indonesia untuk mundur dari turnamen bergengsi tersebut. Tim Indonesia dipaksa mundur karena saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu (13/03/2021) terdapat salah satu penumpang pesawat yang dinyatakan positif COVID-19.
Namun, perlakuan diskriminatif disinyalir diterima oleh tim Indonesia. “Hasil test PCR sebelum pertandingan menunjukkan bahwa semua pemain bulutangkis Indonesia sehat walafiat. Sementara tim dari tiga negara lain yang jelas-jelas hasil tesnya positif, malah diberi keistimewaan untuk tes ulang, yang ternyata hasil tes ulangnya negatif,” ungkap Menpora.
Terkait kejadian tersebut, ujar Zainudin, Presiden telah menginstruksikan untuk melakukan langkah cepat dan terbaik terutama bagi tim bulu tangkis Indonesia yang saat ini tengah dikarantina di Inggris.
“Presiden meminta kepada kami dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan terbaik terutama untuk menyelamatkan anak-anak kita di sana, itu di satu sisi. Kemudian sisi yang lain, tentu Pak Presiden juga meminta supaya perlakukan-perlakuan yang tidak baik kepada kita ini jangan didiamkan, harus tetap dipersoalkan, tentu ada jalur-jalurnya,” ujar Menpora.
Sebelumnya, Menpora telah menegaskan sikap Pemerintah Indonesia yang menyayangkan adanya kejadian tersebut. “Sebagaimana yang saya sudah sampaikan sejak kemarin, bahwa posisi pemerintah menyayangkan kejadian ini dan prihatin, bahkan lebih tegas lagi mengecam kejadian ini,” tegasnya.
Menpora juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan pasca kejadian dipaksa mundurnya tim Indonesia tersebut.
“Sikap kita sama, kita minta klarifikasi dan minta penjelasan secara transparan serta perlakuan yang fair atau adil atas apa yang dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri melalui Duta Besar RI untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya Desra Percaya telah melayangkan surat kepada Presiden Federasi Internasional Bulu Tangkis atau Badminton World Federation (BWF) dan Chief Executive of Badminton England yang antara lain menyatakan kekecewaan Indonesia terhadap penarikan serta ketidakadilan yang dialami oleh tim Indonesia di ajang All England.
“Tentu sebagai warga negara kita terlukai, anak-anak kita terkurung tanpa kejelasan. Tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri sudah sangat luar biasa. Duta Besar kita bekerja luar biasa yang ada di sana, menyuplai makanan setiap siap saat, cuma memang mereka tidak bisa ketemu,” ujar Zainudin Amali.
Lebih lanjut Menpora menyampaikan, pihaknya tidak mempunyai otoritas untuk berhubungan langsung dengan pihak penyelenggara All England Open 2021 maupun BWF, untuk itu ia mendorong Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan National Olympic Committee (NOC) Indonesia untuk mengambil tindakan terhadap perlakuan yang diterima tim Indonesia.
“Kami mendorong federasi nasional yaitu PBSI untuk meminta klarifikasi kepada federasi internasional (kepada BWF) dan penyelenggara All England kenapa ini terjadi. Dan tentu kami juga meminta bantuan NOC Indonesia melalui jaringannya, mungkin pada NOC yang ada di Inggris sana, [mengklarifikasi] apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Zainudin Amali.
Menpora juga menyoroti sikap BWF yang dinilainya tidak profesional dan tidak transparan, serta memperlakukan tim Indonesia secara diskriminatif. “Cukup bukti untuk saya berani mengatakan itu. Oleh karena itu, kami sangat kecewa atas perlakuan ini dan BWF tidak boleh buang badan, berlindung pada aturan yang ada di negara Inggris,” tegasnya.(setkab.go.id)