Semarang, Tapanuli.online – Suasana Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang tampak lebih sibuk dari biasanya, Kamis (17/4/2025) pagi. Sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah hadir memenuhi undangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam format dialog terbuka itu, Menteri Nusron secara tegas menyampaikan harapan dan dorongannya kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat program sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dua hal ini dinilainya sangat penting demi kepastian hukum, penataan wilayah yang baik, hingga meningkatkan minat investasi di daerah.
“Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” ujar Nusron dalam sambutannya yang disambut anggukan serius dari para peserta dialog.
Ia menyebutkan, di Jawa Tengah terdapat sekitar 19 persen dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan belum memiliki sertipikat. Sementara untuk RDTR, baru 60 dari target 322 yang tersedia.
Tak hanya soal target, Menteri Nusron juga menggarisbawahi pentingnya peran RDTR dalam menentukan masa depan pembangunan suatu daerah. Menurutnya, kejelasan status lahan dan tata ruang menjadi pertimbangan utama bagi para calon investor.
“Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR,” tegasnya.
Namun ia juga memberikan catatan penting: pembangunan tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan. Ia mengingatkan agar RDTR yang disusun tetap menjaga keberadaan lahan pertanian, khususnya yang telah masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman. Ketahanan pangan tetap prioritas utama,” lanjutnya.
Dialog yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu juga diisi dengan sesi tanya jawab, di mana sejumlah kepala daerah menyampaikan tantangan masing-masing dalam proses sertipikasi dan penyusunan RDTR.
Sebagai bagian dari kunjungannya, Menteri Nusron juga menyerahkan secara simbolis sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD). Sebanyak 31 sertipikat diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat lainnya untuk pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Plt. Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN Harison Mocodompis, dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para bupati dan wali kota tampak antusias mengikuti jalannya acara hingga selesai.
Dengan semangat kolaborasi yang digaungkan Menteri Nusron, diharapkan target sertipikasi dan penyusunan RDTR di Jawa Tengah dapat tercapai dalam tiga tahun ke depan.
Sumber: ATR/BPN MEDAN
(Kontributor: Agung)
