MEDAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sumatera Utara mencatat pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih di 33 Kabupaten/Kota pada Pilkada serentak 2024, sudah mencapai 79 persen, dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
“Hingga Kamis 11 Juli 2024 malam. Update sudah mencapai 79 persen Coklit kita lakukan di Sumut ini,” kata Komisioner KPU Sumut Divisi Data, Frendianus Joni Rahmat Zebua, Jum’at (12/7)
Frendianus menjelaskan bahwa Pantarlih melakukan Coklit terhadap 10.900.000 lebih jiwa di 33 Kabupaten/Kota, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) terbaru di Sumut ini.
“10.900.000 bila ikut dari pemilih baru, Kita masih update terus ini,” tutur Frendianus.
Dia mengungkapkan KPU Sumut, memiliki target hingga Sabtu 13 Juli 2024, jumlah penduduk di Sumut harus sudah di Coklit capai 90 persen.
“Ditargetkan untuk (Sabtu) besok, di Kabupaten/Kota harus sudah 90 persen. Ini saya sedang melakukan monitoring di lapangan Coklit di Kota Gunungsitoli, dan sedang menuju ke Kabupaten Nias Utara,” jelas Frendianus.
Untuk diketahui, KPU Sumut melakukan Coklit di 33 Kabupaten/Kota melibatkan 41.406 Pantarlih, dengan masa tugas selama satu bulan, dimulai 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Nantinya DPT terbaru, memiliki hak suara pada Pilkada serentak 2024.
Lanjut, Frendianus mengungkapkan KPU Sumut menargetkan Coklit harus selesai atau 100 persen pada 20 Juli 2024. Menurutnya, ada sisa waktu 5 hari dari jadwal ditetapkan, untuk dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan Coklit tersebut.
“Target tanggal 20 Juli 2024. Tapi, kalau salah input dan sebagainya, kalau bisa tanggal 20 Juli itu sudah 100 persen, sudah selesai. Tinggal saja, pekerjaan itu paling perbaikan-perbaikan saja,” kata Frendianus.
Diungkapkannya, kendala dihadapi Pantarlih saat melakukan Coklit ke rumah warga, saat didatangi ke rumah penghuni tidak ada pada siang hari. Kemudian, komunitas etnis tertentu susah dijumpai. Dalam menyelesaikan kendala itu, Frendianus mengatakan Pantarlih berkordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat, hingga warga itu di Coklit dengan benar.
“Persoalan di lapangan, petugas datang, tidak ada yang ada orangnya di rumah, misalnya komunitas etnis tertentu susah dijumpai. Sehingga petugas tanya-tanya dari luar, tapi tidak dikasih masuk. Mau bagaimana lagi,” tutupnya. (amr)