Tapanuli.online – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam aksi demonstrasi besar di Jakarta akan ditangani sesuai mekanisme hukum nasional. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas desakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang meminta Indonesia menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM terkait aksi tersebut.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menekankan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan aturan dan mekanisme hukumnya. “Kita memiliki kedaulatan, aturan, dan hukum kita sendiri. Kalau ada pelanggaran, maka harus ada proses hukumnya. Itu kita serahkan kepada aparat hukum sesuai aturan yang berlaku,” ujar Dave, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Menanggapi kritik bahwa DPR belum menemui langsung para demonstran, Dave menegaskan lembaga legislatif selalu terbuka terhadap aspirasi rakyat. Menurutnya, DPR memiliki mekanisme khusus dalam menyerap aspirasi, termasuk melalui dialog dengan kelompok masyarakat. “Semua aspirasi wajib kita serap dan wajib kita temui. Hanya saja ada proses dan pengaturan kapan, bagaimana, serta siapa yang menerima untuk mendengarkan langsung. DPR terbuka untuk menyerap aspirasi dari siapapun,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dave menyatakan DPR akan terus mengawasi proses penanganan dugaan pelanggaran HAM, baik yang dilaporkan masyarakat maupun yang menjadi sorotan lembaga internasional. Ia menegaskan bahwa setiap penyelesaian persoalan harus tetap berlandaskan pada kedaulatan hukum Indonesia.
Dengan sikap tersebut, DPR berharap proses hukum terkait dugaan pelanggaran HAM berjalan transparan sekaligus menjaga posisi Indonesia sebagai negara berdaulat di hadapan komunitas internasional.
