MEDAN – Anggota Komisi II DPRD Kota Medan, T. Edriansyah Rendy SH M.Kn, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) untuk memastikan pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD/SMP yang tengah berlangsung di Kota Medan berjalan dengan baik.
Politisi Partai NasDem yang akrab disapa Rendy itu meminta agar Disdikbud Kota Medan dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap jalannya proses pelaksanaan PPDB, agar tidak terjadi kecurangan.
“Disdikbud Kota Medan harus memastikan bahwa PPDB tingkat SD dan SMP di Kota Medan berjalan dengan baik dengan pengawasan yang ketat. Jangan sampau terjadi kecurangan,” ucap Rendy, Minggu (23/6/2024).
Dikatakan Rendy, apabila tidak diawasi secara ketat, maka pelaksanaan PPDB akan sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan pungli dengan memberikan iming-iming kepada para orangtua calon siswa.
“Sebagai contoh, ada oknum tidak bertanggungjawab yang memberikan iming-iming bisa memasukkan calon siswa ke SMP Negeri favorit, tapi tentu ada biaya yang harus dibayarkan. Hal seperti ini harus dicegah semaksimal mungkin, jangan sampai ada pungli. PPDB harus berjalan dengan baik, jujur, dan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Rendy pun meminta Disdikbud Kota Medan untuk tidak segan-segan memberikan sanksi tegas bila nantinya ada oknum di sekolah-sekolah yang melakukan praktik pungli tersebut.
“Jangan ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak curang,” katanya.
Kepada para calon siswa, Rendy
meminta agar dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin dan dapat memilih sekolah negeri dengan jarak yang paling dekat dengan tempat tinggal. Mengingat, jalur zonasi merupakan jalur yang paling banyak menyerap siswa.
“Sebab saat ini jalur prestasi menjadi jalur cadangan. Maka jalur zonasi afirmasi dan mutasi akan menjadi jalur yang paling banyak digunakan untuk masuk ke SD/SMP Negeri. Persiapkan diri untuk masuk dari jalur-jalur tersebut. Khusus kepada para orangtua, jangan sampai percaya pada oknum-oknum yang tida bertanggungjawab,” pungkasnya. (amr)
.