Tapanuli.online – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus SE, menegaskan agar Pemko Medan menjadikan penurunan angka kemiskinan sebagai perhatian utama dalam pelaksanaan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pasalnya, persentase kemiskinan Kota Medan masih lebih tinggi dibandingkan sejumlah kota besar lain di Indonesia.
“Dari pengamatan Fraksi PDIP terhadap RPJMD 2021–2026, sejumlah target belum tercapai, seperti penurunan angka kemiskinan, penanganan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga perbaikan tingkat ketimpangan (gini ratio),” ujar Robi dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, RPJMD 2025–2029 harus dijadikan pedoman utama Pemko Medan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Selain itu, setiap program pembangunan perlu memiliki indikator dan target yang jelas serta terukur.
“Bappeda harus mampu menyusun perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas. Usulan masyarakat melalui Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) juga harus dipastikan masuk prioritas, agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak warga,” tambahnya.
Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Robi meminta agar program pemberdayaan UMKM dijalankan secara berkelanjutan, baik dalam akses permodalan, pelatihan, maupun pemasaran produk.
Di akhir pendapatnya, Robi mengingatkan agar Pemko Medan konsisten menjalankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam implementasi RPJMD.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Medan Drs Wong Cun Sen, didampingi Wakil Ketua Zulkarnaen dan Hadi Suhendra. Hadir pula Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota Zakiyuddin, serta jajaran pimpinan OPD Pemko Medan.
